Dugaan Pekerjaan Fisik Yang Belum Di Anggarkan Tapi Suda Di Kerjakan

  • Whatsapp

BongkarFakta.id Bengkulu Selatan,P Jelas peraturan Menteri Ke uang yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan tidak diperbolehkan mendahului sebelum anggaran tersedia, hal itu jelas demi menjaga pemanfaatan anggaran agar jelas dan tepat sasaran.

Namun walaupun Peraturan Menteri Keuangan sudah jelas menyebutkan demikian nampaknya Pemerintah Desa Cinto Mandi Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, tidak mengindahkan aturan tersebut.

Gambar Fisik Yang Di Kerjakan Sebelum Ada Anggaran

Hal itu jelas terlihat dengan adanya penggunaan anggaran pada Tahun 2021 ini Pemdes Cinto Mandi menganggarkan Rumah Tidak Layak Huni tepatnya di samping Kantor Desa Cinto Mandi dengan pagu dana Enam Puluh Jutahan, namun pada penganggaran itu ada satu hal yang aneh tapi nyata Pendes Cinto Mandi melakukan penganggaran tahun ini yang mana fisik daripada rumah tidak layak huni ini sudah dibangun seratus persen di tahun lalu.

Saat dikonfirmasi dirumahnya karena bertepatan saat awak Media berkunjung ke Kantor Desa Cinto Mandi kebetulan Bendahara tidak berada di kantor (tidak masuk Kantor) yopi menjelaskan “kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni tersebut benar dibangun tahun lalu akan tetapi baru dianggarkan melalui dana Desa tahun ini, hal itu dilakukan karena sifatnya sangat memprihatinkan rumah Masyarakat itu, oleh karena itulah kami membangun Rumah tersebut dengan sistem Utang dulu segala Materialnya” tutur Yopi.

Sementara itu dengan adanya kejadian ini Kepala Dinas Pemberdayaan Desa DPMD Hamdan Sarbaini saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya dengan tegas menerangkan bahwa  “terkait hal itu apapun alasannya sesuai peraturan Menteri Keuangan tidak diperbolehkan karena dalam Peraturan itu jelas menyatakan tidak diperbolehkan fisik mendahului anggaran yang tersedia” jelas Hamdan.

Disisi lain Diki selaku Penggiat Anti Korupsi Kabupaten Bengkulu Selatan angkat bicara “ini tidak boleh dibiarkan Pemdes Cinto Mandi harus dilakukan pengauditan, sebab apabila memang benar hal itu sudah menjadi hal yang prinsif itulah gunanya Pemerintah Desa. Mereka dapat mengusulkan rumah tidak layak huni tersebut ke Dinas Sosial, Baznas ataupun Dinas Perkim tidak harus dipaksakan demikian” jelas Diki.

Diki juga menambahkan kalau dilihat dari bangunan juga dari segi anggaran pun tidak masuk akal bangunan seperti itu menelan anggaran sampai enam puluh jutahan, kiranya pihak terkait juga dengan adanya kejadian ini haru proaktif melakukan pengauditan di Desa Cinto Mandi sebab dugaan kerugian Negara yang ditimbulkan cukup tinggi tutup Diki.

Camat Pino Raya Henri saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya menyatakan tidak mengetahui “saya tidak tau terkait itu nanti saya konfirmasi dengan mereka” tutup Hendri.

Kepala Desa Cinto Mandi Sekaman juga sempat di konfirmasi diruang kerjanya namun beliau belum bisa banyak menjawab karena beliau belum terlalu banyak mengetahui akibat beliau masih baru hitungan hari “Saya belum bisa terlalu banyak menjawab karena saya baru beberapa hari bertugas bukan saya tidak mau dikonfirmasi” terang Sekaman.

Dengan adanya berita ini diterbitkan konfirmasi terhadap Inspektorat serta pihak terkait lainnya sedang diupayakan. (SG)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *